Sorong, 22 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi, telah dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Sosialisasi terkait tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di wilayah Papua Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Sorong pada Senin, 22 Juni 2026.
Dalam pemaparannya, Tim Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyampaikan bahwa keberadaan kementerian koordinator memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan antar kementerian dan lembaga yang berada dalam lingkup koordinasinya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi kementerian koordinator agar pelaksanaan program di daerah dapat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai tugas dan fungsi kementerian koordinator, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dalam bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan. Diskusi yang berlangsung secara interaktif juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai masukan, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di wilayah Papua Barat.
Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian, serta pembinaan pemasyarakatan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan langkah-langkah tindak lanjut guna memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di wilayah Papua Barat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.