Sorong,25 November 2025 — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas antarinstansi terkait pengawasan Orang Asing, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, pukul 09.30 WIT hingga selesai, bertempat di Hotel Vega Sorong.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas Orang Asing di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Agenda utama meliputi penyampaian perkembangan isu aktual terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing, yang menjadi perhatian bersama seluruh instansi terkait.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengelola dinamika pengawasan Orang Asing di wilayah strategis Papua Barat Daya. “Pengawasan Orang Asing tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antarinstansi merupakan kunci utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional. Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komunikasi dan menyusun langkah bersama yang lebih efektif,” ujarnya.
Pelaksanaan rapat ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan memperkuat jejaring koordinasi agar pengawasan Orang Asing dapat dilakukan secara komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai instansi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap kondusif serta aman dari potensi pelanggaran keimigrasian.
Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat provinsi ini, diharapkan seluruh instansi yang terlibat dapat terus memperkuat kolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Melalui pemahaman yang selaras dan langkah kerja yang terkoordinasi, pengawasan Orang Asing diharapkan menjadi semakin optimal sehingga mampu mendukung stabilitas, ketertiban, serta kepentingan nasional di wilayah setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pengawasan yang profesional dan berkelanjutan.