SIEM REAP, KAMBOJA – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko,
memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum The 29th ASEAN
Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the
Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap,
Kamboja. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan
warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi
layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung
dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian
dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,”
papar Hendarsam dalam paparan pembukaannya.
Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan bahwa di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat
Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit
(PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC)
di tingkat pusat.
Hendarsam juga menyebutkan efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang
terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berkontribusi pada
penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026
sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal.
Di hari yang sama, Dirjen Imigrasi juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of
Home of Affairs (DHA) Australia.
“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami
usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk
WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan
Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi,
serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” papar
Hendarsam.
Dalam tataran regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu
Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Sementara itu, area kerja sama regional lainnya dipimpin oleh Kamboja (Intelligence Data
Sharing Protocol), Malaysia (Foreign Terrorist Fighters Movement), Singapura (Fraudulent
Travel Documents), dan Brunei Darussalam (Consular Matters).
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui
mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami
mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi
intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutup
Hendarsam.