Sorong, 12 Juni 2026 – Dalam rangka pelaksanaan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, telah diselenggarakan kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing (Tim POA) pada Jumat, 12 Juni 2026, bertempat di Belagri Hotel & Convention.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan Tim POA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing secara terpadu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang memberikan arahan sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
Turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong Bapak Robert Wanggai. Kehadiran pihak imigrasi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat koordinasi antarinstansi terkait pengawasan orang asing, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Tim POA di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan Tim POA memiliki peran strategis dalam memastikan setiap aktivitas warga negara asing di wilayah Papua Barat Daya dapat terpantau dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas Tim POA.
Melalui kegiatan fasilitasi rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta komitmen bersama antarinstansi dalam menjalankan fungsi pemantauan orang asing secara efektif, profesional, dan terintegrasi guna mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh perwakilan instansi terkait, unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder yang memiliki peran dalam pengawasan dan pemantauan orang asing di wilayah Papua Barat Daya.